Oleh: atmanroja | 4 Juni 2009

MENGATASI KELANGKAAN KEDELAI DI SUMATERA BARAT


TERJADINYA perubahan kebijakan pengelolaan lahan di negara Amerika Serikat dari tanaman kedelai ke tanaman jagung menyebabkan pasokan kedelai ke Indonesia mulai berkurang sementara permintaan selalu meningkat. Akibatnya, selain harga kedelai di pasaran yang naik lebih dua kali lipat, ketersediaan kedelai di pasaran juga sudah mulai langka. Kondisi ini juga terjadi di Sumatera Barat. Apa solusinya?.

Menyikapi kondisi langka dan mahalnya kedelai saat ini, Badan Litbang Propinsi Sumatera Barat pada Senin (7/4) lalu melaksanakan diskusi aktual yang berbagai stakeholder terkait. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat (Ir. Atman Roja dan Ir. Nasrul Hosen MS), Faperta Universitas Andalas (Prof. Helmi), dan Perusahaan Tahu Renfile Bukittinggi (M. Zainal St. Muncak) bertindak sebagai nara sumber. Diskusi ini berharap ditemukan permasalahannya sekaligus saran kebijakan yang dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah berupa regulasi untuk pengembangan kedelai.

Dari diskusi tersebut terungkap bahwa rata-rata hasil kedelai di Sumatera Barat masih rendah,  berkisar 1,15-1,32 t/ha dengan luas panen berfluktuasi sangat signifikan.  Produksi kedelai tidak stabil dari tahun ke tahun dan bahkan cenderung menurun sejak tahun 1996 sampai 2006. Sebagai contoh tahun 1996 produksi kedelai Sumbar 13.408 t dan pada tahun 2006 hanya 1.438 t. Bila dibandingkan produksi kedelai tahun 1996 dengan tahun 2006, terjadi penurunan yang drastis, mencapai hampir 90 persen. Produksi kedelai hanya tinggi pada tahun 2000 (12.686 ton), karena pada tahun sebelumnya pemerintah mencanangkan Program Aksi ”GEMA PALAGUNG” (Gerakan Mandiri Padi, Kedelai, dan Jagung) yang bertujuan menanggulangi krisis pangan akibat kekeringan, serangan hama dan penyakit, serta menurunnya produktivitas tanaman. Namun, setelah tahun 2000 meskipun pemerintah telah mencanangkan Program Aksi Mantap, produksi kedelai khususnya di Sumatera Barat sampai sekarang masih tetap rendah bahkan terjadi penurunan produksi yang tajam dari tahun ke tahun dan tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal.

Di Sumatera Barat,  kedelai banyak dibutuhkan sebagai bahan baku industri tahu dan tempe. Terdapat sebanyak 18 buah perusahaan tahu dan tempe yang tergolong besar. Kebutuhan bahan baku kedelai oleh perusahaan tersebut cukup besar setiap bulannya, yaitu 241,05 ton per bulan atau 2.892,6 ton per tahun. Di Padang industri tahu terbesar adalah Perusahaan Tahu Tabing dengan kebutuhan minimal 40 t/bulan, di Solok perusahaan Suka Maju rata-rata 24 t/bulan dan di Pariaman perusahaan TB Asli dengan kebutuhan rata-rata 35 t/bulan.  Perusahaan kecil-kecil tersebar di kota-kota kabupaten dengan kapasitas 0,5-15 t/bulan. Bila dihitung kebutuhan industri lain, maka nilai ini akan membengkak, misalnya di Kota Padang saja minimal 10-15 ton per hari dibutuhkan untuk sejumlah industri pengolahan. Untuk memenuhi bahan baku ini, sebagian kedelai didatangkan dari propinsi tetangga, yaitu: Medan, Jambi, dan Riau. Artinya, pasar lokal berupa industri pengolahan kedelai menjadi tahu dan tempe sangat membutuhkan bahan baku ini.

Sementara itu, rendahnya produksi kedelai dari tahun ke tahun salah satunya disebabkan karena dibukanya kran impor oleh pemerintah dengan kebijakan tarif 0%. Selain itu, pengimpor mendapat kredit ekspor dan L/C mundur dengan periode bayar yang panjang dari negara pengekspor sehingga kebijakan ini sangat menggiurkan dan menguntungkan pengimpor. Kondisi ini menyebabkan kedelai dalam negeri tidak mampu bersaing dengan kedelai luar negeri, baik dari segi kualitas maupun harga sehingga minat petani untuk bertanam kedelai menjadi berkurang. Hal ini diperparah lagi dengan masih rendahnya produktivitas kedelai dan sangat lambatnya implementasi teknologi inovatif.

Di tingkat petani Sumatera Barat, hasil kedelai hanya berkisar antara 0,8 sampai 1,2  t/ha sedangkan potensi hasilnya bisa mencapai 2 t/ha. Bahkan, bila dibudidayakan di lingkungan yang subur mampu menghasilkan 2,5-3 t/ha.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan bertanam kedelai baru bisa didapat bila produksi minimum 1 t/ha. Artinya, meskipun produksi petani mencapai 1,2 t/ha, keuntungan yang didapat petani sangat sedikit. Kondisi ini juga sebagai pemicu  rendahnya minat petani untuk membudidayakan tanaman tanaman kedelai.

Dengan berubahnya kebijakan pengelolaan lahan di Amerika Serikat (sebagai negara pengeksopr utama kedelai) dari tanaman kedelai ke tanaman jagung (sebagai sumber ethanol) menyebabkan pasokan kedelai ke Indonesia mulai berkurang sementara permintaan selalu meningkat. Akibatnya, selain harga kedelai di pasaran yang naik lebih dua kali lipat (dari Rp.3.000/kg menjadi Rp.6.000-8.000/kg) juga ketersediaan kedelai di pasaran sudah mulai langka.  Sebenarnya, kondisi ini memberi peluang kembali bagi pengembangan tanaman kedelai di Sumatera Barat karena dengan harga yang cukup tinggi, komoditas kedelai lebih kompetitif untuk diusahakan dibanding tanaman pangan lain. Di lain pihak, Sumatera Barat memiliki potensi untuk pengembangannya baik potensi lahan maupun teknologi inovatif yang tersedia. BPTP Sumatera Barat yang merupakan unit kerja Badan Litbang Pertanian siap sebagai penyedia benih sumber dan pendampingan teknologi.

Potensi terbesar pertama pengembangan kedelai adalah di lahan sawah. Menurut tipe irigasi, seluas 50.688 ha lahan sawah tadah hujan, 50.858 ha lahan sawah irigasi desa, dan 43.790 lahan sawah irigasi sederhana berpotensi untuk budidaya kedelai setelah padi sawah.  Biasanya, sebagian besar lahan ini dibiarkan bera setelah panen padi untuk waktu cukup lama (1-3 bulan). Pemanfaatan lahan ini untuk budidaya kedelai dapat meningkatkan indeks pertanaman yang hanya 170% menjadi 200-250% per tahun, dengan pola tanam padi-kedelai-padi. Potensi kedua adalah di lahan kering, yaitu sekitar 590.450 hektar, terutama lahan tegalan seluas 319.375 ha dan ladang/huma 160.565 ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani kedelai pada lahan sawah mempunyai prospek yang baik karena selain kedelai berumur pendek (2,5-3 bulan) juga produksinya di lahan sawah lebih tinggi dibanding di lahan kering, yaitu 2,5-3,0 t/ha. Keuntungan lain yang didapat adalah putusnya siklus hidup hama dan penyakit padi serta dapat melaksanakan usaha optimasi pola tanam di lahan sawah. Jika seluruh lahan sawah tadah hujan saja yang dimanfaatkan untuk pertanaman kedelai, maka Propinsi Sumatera Barat akan dapat menghasilkan kedelai sebanyak 126.720-152.064 ton per tahun. Jika harga kedelai sebesar Rp.3.000 per kg maka akan didapat tambahan pendapatan sebesar Rp. 380,160-456,192 milyar per tahun sebelum dikurangi biaya usahatani. Pendapatan ini akan meningkat lagi jika lahan sawah beririgasi sederhana dan irigasi desa yang tidak ditanami pada saat musim kemarau juga dimanfaatkan untuk pertanaman kedelai.

Untuk mengembangkan potensi yang ada disarankan dibentuk sebuah gerakan yang dikomandoi oleh pemerintah daerah (propinsi) yaitu GERSALADA (Gerakan Swasembada Kedelai Daerah Sumatera Barat) dengan tetap mengacu pada kebijakan pengembangan kedelai secara  nasional, seperti: Program Bangkit Kedelai, subsidi harga dan lainnya. Untuk menjalankan Program Gersalada, beberapa saran diajukan kepada pengambil kebijakan di tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu: (i) memanfaatkan lahan yang sudah diusahakan secara optimal (sawah dan lahan kering) untuk kedelai tanpa mengurangi aeal tanam tanaman yang sudah ada; (ii) Pengusahaan kedelai oleh petani harus menerapkan inovasi baru agar efisiensi usaha dapat dicapai dan kompetitif dengan komoditas pangan lainnya; (iii) program penanaman kedelai di lahan sawah tadah hujan dan irigasi sederhana, sebaiknya menjadi program prioritas bagi pemerintah daerah mulai tahun 2008 dan prioritas selanjutnya adalah pengembangan kedelai pada lahan kering; dan (iv) prioritas utama pengembangan kedelai adalah pada kawasan sentra kedelai yang pernah ada tahun-tahun sebelumnya yaitu kawasan Palangki di Kabupaten Sijunjung, Desa Baru di Pasaman Barat, Sitiung di Dharmasraya, dan Lunang Silaut di Pesisir Selatan, serta prioritas selanjutnya pada daerah-daerah pertumbuhan baru.

Selanjutnya, perlu dibangun kelembagaan pengembangan kedelai sekaligus sebagai “Komisi Pengembangan Kedelai Sumatera Barat” yang terdiri dari: (1) Dinas terkait sebagai penggerak, (2) BPTP Sumbar sebagai penyedia benih sumber dan pendampingan teknologi; (3) BBI untuk perbanyakan benih sebar; (4) Penyuluh sebagai lembaga pemberdayaan petani terutama dari aspek teknologi; (5) pemerintah daerah dan atau Industri pengolahan kedelai  sebagai penjamin pasar; (6) Perbankan sebagai sumber dana kredit bila dibutuhkan; (7) Swasta/kios menjamin ketersediaan pupuk dan saprodi lainnya; dan (8) KTNA propinsi sebagai penggerak KTNA di daerah.

Tentu saja, saran kebijakan di atas dapat berkembang bila ada komitmen yang kuat antara pemerintah daerah (propinsi/kabupaten/kota), swasta (agroindustri) dan petani dalam membangun sistem usaha agribisnis kedelai di Sumatera Barat, agar keberlanjutan usaha yang saling menguntungkan dapat terjamin. Semoga !. Ir. Atman Roja. Peneliti Madya pada BPTP Sumbar, tinggal di Sukarami Solok


Responses

  1. Assalamu’alaikum
    Salam kenal uda blog baru ya..sukss… Jangan lupa berkunjung juga kesini.

    wassalam

    • waalaikum salam. salam kenal lagi


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori